SIPADU | Sistem Informasi Pengaduan dan Pengawasan Internal

Pengawasan Internal

Sampaikan Pengaduan Pengawasan Internal Anda

Kami hadir untuk menindaklanjuti setiap pengaduan pengawasan internal pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Buat Pengaduan

Transparan

Pantau Status Pengaduan Pengawasan Secara Real-time

Setiap pengaduan pengawasan yang masuk akan diproses oleh tim Inspektorat dan dapat dipantau statusnya kapan saja.

Lacak Pengaduan

Aman & Terpercaya

Data Anda Aman Bersama Kami

Identitas dan pengaduan Anda dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mulai Sekarang

Pengaduan Berkadar Pengawasan

SIPADU menerima pengaduan yang berkaitan dengan pengawasan internal pemerintahan, meliputi kategori berikut:

Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, atau praktik KKN dalam lingkungan pemerintahan.

Pelanggaran Disiplin Pegawai

Pelanggaran peraturan kepegawaian, ketidakhadiran, atau penyalahgunaan fasilitas dinas oleh aparatur.

Penyimpangan Kode Etik

Perilaku tidak profesional atau tindakan yang melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil.

Cara Mengajukan Pengaduan Pengawasan

Proses pelaporan pengawasan internal dalam 4 langkah sederhana

Daftar Akun

Buat akun menggunakan email aktif Anda.

Isi Formulir

Lengkapi detail pengaduan dan unggah bukti.

Kirim Pengaduan

Pengaduan diterima dan diverifikasi tim kami.

Pantau Status

Cek perkembangan pengaduan secara real-time.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban atas pertanyaan umum seputar SIPADU

Apa itu SIPADU?

SIPADU merupakan Whistle Blowing System Kota Jakarta sebagai kanal pengaduan berkadar pengawasan meliputi penyalahgunaan jabatan/wewenang, pelanggaran administratif, korupsi kolusi nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai. Semua orang dapat melaporkan segala bentuk pengaduan yang berkadar pengawasan.

Apa itu whistleblower?

Whistleblower atau pengadu adalah seseorang yang melaporkan pengaduan yang berindikasi pengawasan yaitu: penyalahgunaan jabatan/wewenang, pelanggaran administratif, korupsi kolusi nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai, yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja. Pengadu diharapkan memiliki informasi yang memadai atas terjadinya perbuatan tersebut.

Apakah kerahasiaan data pengadu dijamin?

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentangPengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa pengadu berhak memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan serta mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.Agar lebih menjamin kerahasiaan, perhatikan hal-hal yang berikut ini:Jangan bercerita terkait pengaduan Anda kepada orang yang tidak berkepentingan.Hindari penggunaan komputer kantor Anda jika pengaduan yang akan Anda berikan melibatkan pihak-pihak di dalam kantor Anda.Jangan mengunggah terkait pengaduan di media sosial.

Apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengaduan?

Pastikan laporan Anda memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:

WHAT : Apa perbuatan yang dilakukan
WHO : Siapa yang bertanggung jawab/terlibat dan terkait dalam perbuatan
WHERE : Di mana/lokasi tempat terjadinya perbuatan
WHEN : Kapan/waktu perbuatan dilakukan
HOW : Bagaimana cara perbuatan dilakukan (modus, mekanisme, kronologi, dan sebagainya)
EVIDENCE : Lengkapi bukti permulaan (data/dokumen/gambar/rekaman) yang mendukung dan jelas

Bagaimana jika pengaduan saya tidak berkadar pengawasan?

Pengaduan tidak berkadar pengawasan meliputi keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan, kritik, maupun saran dapat disampaikan melalui 13 kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat Anda lihat di crm.jakarta.go.id